Pesan JK Jelang Purnatugas: Negara Aman, Investasi Masuk

Polres Blitar Cyber News- Jakarta – Polri menggelar acara pengantar purnatugas bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kemarin (18/10). Dalam acara tersebut, JK menekankan pentingnya keamanan dalam mendukung perekonomian.

”Tidak ada negara maju tanpa keamanan dan ketertiban. Di mana pun itu,” ucap JK. Menurut dia, tanpa keamanan, tidak akan ada investasi yang masuk. JK lantas menceritakan nostalgia hubungannya dengan Polri dan TNI. Pada medio 2002–2003, JK bertemu dengan panglima TNI dan Kapolri. ”Waktu itu keduanya melaksanakan tugas dengan peralatan seadanya, mobil tua pada mogok,” tuturnya.Kondisi itu kemudian membuat JK bertemu dengan menteri keuangan. ”Saya rayu menteri keuangan, mau tidak naik pajaknya 30 persen, sekitar Rp 50 triliun,” paparnya. Tapi, keluarkan Rp 3 triliun dulu. JK belum memberitahukan tujuannya. ”Setelah ditawar Rp 2 triliun, barulah dibuka bahwa uang itu untuk membeli mobil bagi TNI dan Polri,” ujarnya.Lalu, kepada pengusaha mobil, JK melobi untuk memberikan harga pokok. Dengan tawaran kondisi keamanan yang lebih baik pasti bisa meningkatkan penjualan mobil. ”Akhirnya dapat 5 ribu mobil untuk TNI dan Polri. Sebanyak 2.500 mobil untuk TNI dan 2.500 untuk Polri. Kijang terbaru saat itu,” urainya.

Setelah itu, kondisi benar-benar aman. Dengan begitu, benar-benar ada hubungan antara ekonomi dan ketertiban-keamanan. ”Persoalan peralatan yang serba kekurangan selesai,” tutur JK dalam sambutannya.Sementara itu, Gerakan Suluh Bangsa yang digawangi Mahfud MD dan sejumlah tokoh lainnya kemarin petang (18/10) bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla. Pada pertemuan tersebut, Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Wapres JK selama mendampingi Presiden Joko Widodo.

Mahfud mengungkapkan, dalam pertemuan tertutup tersebut, Wapres JK memberikan sejumlah nasihat. ’’Tadi kami minta nasihat-nasihat apa sih masalah kita ke depan berdasarkan catatan Pak JK,’’ katanya seusai pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu.

Mahfud menuturkan, tantangan utama ke depan masih soal kemiskinan. Masalah ketimpangan dan kemiskinan dari waktu ke waktu sudah berkurang. Namun, tetap menjadi masalah. ’’Ada juga masalah politik,’’ tuturnya.

Menurut Mahfud, masalah politik bisa berubah-ubah. Sekarang bisa begini, besok begitu, dan seterusnya. Namun, masalah politik itu tidak usah terlalu dirisaukan. Mahfud menuturkan, persoalan politik bisa menjadi masalah ketika terjadi di tingkat horizontal. Bukan di tingkat elite politik.

Dia menuturkan, konflik horizontal bisa menjadi masalah serius jika bertemu dengan persoalan ekonomi. ’’Kalau masalah politik dan masalah ekonomi bertemu, menurut Pak JK, sejarahnya tidak pernah ada yang bisa menyelesaikan dengan baik,’’ ungkapnya. (Jawapos)
Polres Blitar Cyber News

Site Footer