PM Netanyahu Sebut Ekonomi Syarat Perdamaian dengan Palestina

Polresta Surakarta Cyber News

TEMPO.CO, Tel Aviv –  Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi konferensi di Manama, Bahrain, saat menghadiri sebuah konferensi di Kota Yerusalem.

Dia menilai ketidak-hadiran para pemimpin Palestina menunjukkan mereka lebih memilih ideologi dibandingkan manfaat bagi rakyatnya.

“Ekonomi menjadi basis penting untuk koeksisten dan akhirnya perdamaian,” kata dia seperti dilansir Reuters pada Kamis, 27 Juni 2019.

Netanyahu mengakui solusi menyelesaikan konflik ini bersifat politis “Namun, Anda seharusnya tidak memboikot pertemuan puncak penting seperti ini di Bahrain hanya karena ini sulit atau harus dilakukan secara bertahap,” kata dia.

Ekonomi Palestina di Bahrain

Secara terpisah, Menteri Ekonomi Israel, Eli Cohen, mengkritik ketidak-hadiran delegasi Palestina dalam konferensi internasional yang digelar di Manama, Bahrain.

Konferensi yang digagas Amerika Serikat ini mengambil tema “Kesejahteraan untuk Perdamaian”. Presiden AS, Donald Trump, menyebut konferensi ini sebagai langkah awal untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel di Timur Tengah. Jared Kushner, menantu Trump, menjadi motor konferensi ini.

“Kami melihat delegasi Palestina tidak hadir dalam konferensi ekonomi yang diperuntukkan bagi mereka dan untuk mendapatkan dana, untuk datang dan mendapat peralatan dan dukungan, untuk datang dan mengembangkan ekonomi mereka, mereka tidak datang,” kata Cohen kepada stasiun televisi Reshet 13 TV dan dikutip Reuters pada Kamis, 2019.

Cohen menuding Palestina tidak menginginkan kesepakatan damai. “Mereka hanya tidak menginginkan kami di sini. Lagi, wajah asli Palestina telah terekspos,” kata dia.

Sejumlah negara Arab sekutu AS menyambut konferensi ini. Mereka menilai hasil dari konferensi ini bisa diterima semua pihak jika ada solusi politik yang jelas.

Secara terpisah, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, menilai konferensi ini terpisah dari realitas yang ada. Dia meragukan konferensi ini akan berkembang menjadi sebuah solusi politik, yang menjadi dasar berdirinya dua negara seperti harapan Palestina.

“Bahrain hanya sebuah uji coba yang buruk. Saya pikir ini sebuah pelatihan ekonomi yang telah terpisah secara penuh dari realita,” kata Shtayyeh di kantornya Tepi Barat, Palestina, seperti dilansir Reuters pada Kamis, 27 Juni 2019. Palestina masih meminta Kota Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara.

Polresta Surakarta Cyber News

Site Footer