Malaysia Airlines Bakal Dijual hingga Ekspor Gas Air Mata

Polresta Surakarta Cyber News

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah Malaysia siap menjual maskapai Malaysia Airlines, jumlah dakwaan korupsi mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia bertambah, sampai Inggris memutuskan menunda menjual gas air mata ke Hong Kong meramaikan peristiwa internasional yang terjadi pada Rabu (26/6).

Berikut ulasan CNNIndonesia.com terkait momen-momen yang terjadi di belahan dunia kemarin.

1. Malaysia siap menjual maskapai Malaysia Airlines

Pemerintah Malaysia menyatakan pihaknya bersedia untuk menjual maskapai Malaysia Airlines Bhd (MAS) apabila ada yang ingin membeli maskapai nasional tersebut. Namun, mereka menetapkan syarat supaya nama maskapai tidak diganti walaupun telah berpindah tangan.

“Kami ingin menjual MAS tapi kami ingin agar identitas maskapai itu dipertahankan sebagai Malaysian Airlines,” ujar Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, di sela acara KTT Asia Pasifik ke-33.

Mahathir juga mengatakan pemerintah Malaysia sangat berhati-hati dalam mengambil langkah untuk “membangkitkan kembali” Malaysia Airlines.

“Kami telah melakukan sejumlah perubahan pada MAS, dan setiap kali kami membuat perubahan, selalu saja gagal, jadi kali ini kami harus sedikit lebih berhati-hati dalam mengambil langkah guna membangkitkan kembali MAS,” tambahnya.

2. Kasus korupsi menjerat mantan Wakil PM Malaysia bertambah

Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bakal dijerat dengan 40 dakwaan korupsi baru, termasuk dugaan rasuah proyek sistem visa asing (VLN). Dengan hal ini jumlah dakwaan yang akan dihadapi oleh mantan wakil Najib Razak pada persidangan nyaris mencapai 90.

Sebelumnya Hamidi yang merupakan politikus Partai Organisasi Bangsa Melayu Bersatu (UMNO) diadili terkait 45 dakwaan terkait korupsi sebesar MYR11 juta ringgit atau setara Rp 416,5 miliar.

3. Inggris Tunda Ekspor Gas Air Mata ke Hong Kong

Pemerintah Inggris menyatakan sedang mempertimbangkan untuk menghentikan sementara pasokan peralatan untuk menghadapi huru-hara, seperti gas air mata dan peluru karet, kepada Kepolisian Hong Kong. Mereka juga mendesak pemerintah setempat menggelar penyelidikan terhadap bentrokan aparat dengan para peserta unjuk rasa damai menolak Rancangan Undang-Undang Ekstradisi beberapa waktu lalu.

“Kami tidak akan menerbitkan izin ekspor peralatan pengendali huru-hara kepada Hong Kong kecuali mereka bisa menjamin kekhawatiran kami atas penegakan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, di depan Majelis Rendah Parlemen Inggris, seperti dilansir AFP, Rabu (26/6).

Hunt menyatakan pemerintah Inggris masih mencermati situasi di Hong Kong. Sebab, pegiat politik setempat masih menuntut pemerintah Hong Kong segera mencabut pembahasan RUU Ekstradisi dari Dewan Legislatif.

“Saya mendesak pemerintah Hong Kong untuk melakukan penyelidikan mandiri dan menyeluruh atas kekerasan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Hasil penyelidikan akan kami pertimbangkan selanjutnya untuk menentukan penerbitan izin ekspor peralatan anti huru-hara kepada kepolisian Hong Kong,” ujar Hunt.

Menurut sumber Kementerian Luar Negeri Inggris saat ini memang belum ada pembaruan izin ekspor peralatan untuk menghadapi kerusuhan bagi kepolisian Hong Kong. Namun, dia menyatakan mereka tidak akan menerbitkan izin itu sampai kepolisian Hong Kong memenuhi permintaan pemerintah Inggris.

Polresta Surakarta Cyber News

Site Footer