Perpres 82 Sempurnakan JKN-KIS

Polresta Surakarta Cyber News – SOLO – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2018 menjadi angin segar bagi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sebab, banyak peraturan baru yang menyatukan sejumlah regulasi dan menyempurnakan aturan sebelumnya. Salah satunya mengenai pendaftaran bayi baru lahir.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Agus Purwono menjelaskan, dalam perpres tersebut diatur bahwa bayi yang baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak kelahirannya.

Selama itu, bayi baru lahir tetap mendapatkan jaminan. Namun, jika sudah lebih dari waktu yang ditentukan dan bayi baru lahir tidak segera didaftarkan BPJS, maka jaminannya tidak aktif. Aturan tersebut mulai berlaku tiga bulan sejak perpres diundangkan.

“Kami mengimbau para orang tua peserta JKN-KIS segera mendaftarkan bayi baru lahirnya secepatnya. Karena jika nanti si bayi membutuhkan JKN-KIS, premi iuran yang dibayarkan terhitung sejak anak tersebut lahir,” jelas Agus kemarin (19/20).

Khusus untuk bayi dari peserta penerima bantuan iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tua sebagai peserta PBI. Kemudian untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) pada umumnya.

Perpres Nomor 82/2018 tersebut juga menyesuaikan aturan status kepesertaan bagi perangkat desa. Yakni bagi kepala desa dan perangkatnya masuk ke dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen pekerja penerima upah yang ditanggung oleh pemerintah.

Jika masa jabatannya habis atau pensiun, perangkat desa diwajibkan pindah ke segmen kepesertaan yang lain. “Harapannya dengan adanya peraturan yang baru ini semakin memudahkan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan,” terang Agus. (radarsolo.jawapos.com)

Site Footer