Warga Berunjuk Rasa Desak BPN Solo Terbuka Soal Lahan HP 105 dan 106

Polresta Surakarta Cyber News – SOLO — Puluhan warga Jebres Tengah, Kecamatan Jebres, Solo, bersama aliansi mahasiswa setempat melakukan aksi unjuk rasa dari lahan Hak Pakai (HP) 105 menuju ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo di Jebres, Kamis (22/11/2018). Dalam aksi tersebut warga penghuni lahan HP 105 meminta BPN Kota Solo membuka sertifikat HP 105 dan 106 sesuai keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah.

Sebelumnya warga telah mendatangi Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah dan pihak KIP mengimbau pihak BPN agar mengeluarkan pemetaan tanah yang ada di HP 105.

Korlap aksi, Hamzah Rosyidi, menyatakan pada 2015 lalu, sertifikat HP 105 yang dijadikan dasar penggusuran terbit. “Warga Jebres Demangan kemudian diusir dari lahan dan hunian yang mereka tempati oleh Pemkot Solo,” ungkap dia seperti tercantum dalam rilis pers yang dibagikan saat aksi unjuk rasa.

Meskipun menggunakan dasar HP 105, tambah dia, Pemkot Solo juga menuduh warga menempati HP 106. Akibatnya, terjadi kesimpangsiuran mengenai lahan yang dihuni warga. Sedangkan HP 18 yang menjadi asal HP 105 yang dijadikan dasar penggusuran batasnya di belakang rumah warga.

“Selama ini, ketika warga meminta agar sertifikat tersebut dibuka selalu ditutup-tutupi oleh BPN. Padahal warga termasuk pihak yang berkepentingan untuk mengetahui peta lahan di dalam sertifikat tersebut,” kata Hamzah Rosyidi.

Menurut Muh. Zal, salah seorang peserta aksi unjuk rasa, pihak BPN seolah olah membela Pemkot Solo. “Warga sudah meminta ke pihak BPN dua hari yang lalu tapi pihak BPN masih tidak memberikan pemetaan tanah HP 105,” ujarnya di sela sela demo Kamis.

Muh. Zal menuding pihak BPN yang seharusnya membantu rakyat tetapi malah melakukan tindakan acuh tak acuh. “Tidak ada iktikad baik dari pihak BPN untuk membuka peta lahan dalam sertifikat yang di maksud warga,” ujarnya.

Suro, salah seorang mahasiswa peserta unjuk rasa, mengaku sudah ada 10 hari setelah pihak KIP memberikan keputusan namun pihak BPN tak memberikan pemetaan tanah yang diinginkan warga.

Wakapolsek Jebres Kompol Juliana menyatakan pengunjuk rasa tidak ada surat izin untuk melakukan aksi. “Ini tidak bisa, ini membuat jalan macet. Kalau mau demo silahkan masuk ke BPN jangan di jalan raya,” ujarnya.

Menurut pantauan solopos.com, aksi demo ini sempat membuat arus lalu lintas di Jl. Ki Hajar Dewantara sekitar BPN Solo tersendat. (solopos.com)

Leave a reply:

Your email address will not be published.

14 − 14 =

Site Footer